Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah menjelaskan secara transparan urgensi di balik wacana pembentukan badan baru untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP).
Ia mengingatkan, rencana tersebut harus dikaji secara matang agar tidak memicu pemborosan kelembagaan yang justru membebani anggaran operasional perlindungan pekerja.
Wacana ini mengemuka setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memaparkan tiga opsi pengelola DCP, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk badan baru. Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa aturan turunan mengenai tata kelola dana tersebut masih dalam tahap penyusunan.
Edy menegaskan bahwa DCP bukanlah dana investasi komersial yang dapat dikelola secara bebas. Dana ini memiliki mandat khusus untuk menjamin pemenuhan hak pekerja saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga prinsip perlindungan pekerja wajib menjadi prioritas utama.
Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi
"Jika harus membentuk badan baru, pemerintah harus mampu menjelaskan apa urgensinya. Jangan sampai uang yang seharusnya memperkuat perlindungan pekerja justru terserap untuk membangun birokrasi baru," kata Edy dalam keterangannya, Jumat (20/11).
Politikus PDI Perjuangan itu turut mengingatkan amanat Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur bahwa DCP dikelola oleh lembaga pemerintah. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan layak menjadi pilihan utama karena telah teruji mengelola dana pekerja serta ditopang infrastruktur yang memadai—meski aspek kewenangan dan kedudukan hukumnya tetap perlu dipastikan sebelum ditetapkan.
Selama ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalankan lima program perlindungan sosial, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pengalaman tersebut diperkuat oleh ketersediaan basis data yang mencakup pekerja, perusahaan, upah, kepesertaan, hingga ahli waris. Dengan integrasi data yang sudah mapan, proses identifikasi pekerja, pencatatan kewajiban dana, serta verifikasi hak ketika terjadi PHK dinilai dapat berjalan jauh lebih efektif.
Sebaliknya, membentuk lembaga baru berisiko memaksa negara membangun sistem administrasi, infrastruktur, dan pendataan ulang dari nol. Langkah tersebut tidak hanya melambungkan biaya operasional, tetapi juga menciptakan tumpang tindih sistem.
"Jangan sampai terjadi duplikasi sistem dan data. Kita sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan infrastruktur yang berjalan. Mengapa tidak dioptimalkan?" ujar Edy.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III ini juga menyoroti aspek pengelolaan investasi DCP. Ia menekankan bahwa dana pesangon harus dikelola dengan mengutamakan keamanan dan likuiditas tinggi agar siap dicairkan sewaktu-waktu ketika pekerja terkena PHK—baik akibat tekanan ekonomi maupun kebijakan efisiensi perusahaan.
"Ketika perusahaan melakukan PHK, pekerja tidak bisa diminta menunggu sampai investasinya jatuh tempo. Danantara mungkin memiliki kapasitas investasi, tetapi pertanyaannya siapa yang bisa menjamin dana pesangon aman, likuid, transparan, dan siap dibayarkan. Itu ukuran utama pengelolanya," tegasnya.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Dari sisi tata kelola dan pengawasan, Edy menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki mekanisme seleksi direksi dan dewan pengawas yang baku, serta kerangka regulasi pengelolaan aset melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015.
Pengawasannya pun berlapis karena melibatkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah memastikan pengelolaan DCP tetap lurus pada jalur perlindungan tenaga kerja dan steril dari kepentingan lain di luar tujuan awalnya.
"Uang ini berasal dari kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerja. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kepentingan politik atau bisnis yang menyimpang dari tujuan perlindungan. Pemerintah harus memastikan dana ini benar-benar dikelola untuk kepentingan pekerja," pungkas Edy.

















































































