Denpasar, Gesuri.id Polemik tunjangan anggota dewan turut mengemuka di Bali. Ketua DPRD Bali yang juga kader PDI Perjuangan, Dewa Made Mahayadnya atau Dewa Jack, memastikan lembaganya tengah mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPRD, mulai dari perumahan hingga transportasi.

Sedang dibahas. Kami komunikasikan, nanti hasilnya akan dipublikasikan. Kalau memang harus diturunkan, ya harus, sesuai kemampuan keuangan daerah, ujar Dewa Jack usai rapat paripurna di Wiswa Sabha Utama, Rabu (10/9), dikutip dari radarbuleleng.id.

Namun, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan pandangan berbeda. Menurutnya, pencabutan atau penghapusan tunjangan secara sepihak bisa menimbulkan konsekuensi hukum hingga memicu inflasi di daerah.

Evaluasi boleh, tapi jangan sampai keluar dari aturan. Kalau sampai melanggar regulasi, itu bisa jadi pintu gugatan di PTUN, tegas Giri.

Ia menambahkan, pengurangan tunjangan tanpa perhitungan matang justru bisa berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Kami di provinsi selalu berupaya menjaga inflasi di satu kota dan delapan kabupaten. Jadi harus hati-hati, ujarnya.