Jakarta, Gesuri.id - Implementasi Perda Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bogor dinilai belum maksimal. DPRD mendorong Pemkot segera membentuk tim khusus dan memberi solusi konkret agar semua pesantren bisa mengakses bantuan.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor menggelar rapat evaluasi bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bogor untuk meninjau pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Pesantren.

Baca:GanjarTegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap

Dalam rapat tersebut, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bogor, Abdul Wahid menyampaikan bahwa sejumlah program sudah berjalan, mulai dari bantuan operasional, insentif bagi pengajar maupun santri, hingga pengembangan usaha pesantren.

Namun, bantuan tersebut belum dapat menjangkau pesantren salafi yang belum memiliki perizinan. Biaya akta notaris disebut menjadi hambatan utama meski sudah ada upaya pendekatan dengan Kementerian Agama dan Forum Pondok Pesantren.