Jakarta, Gesuri.id - Konsultan dan Perencana Keuangan,Elvi Diana CFP, mendesakOtoritas Jasa Keuangan(OJK) untuk aktif melakukan proses screening terhadap berbagai aktivitas investasi guna memastikan tidak ada investasi ilegal yang dimiliki, dipromosikan, atau bahkan dibekingi oleh pejabat maupun figur publik.

Menurut Elvi, langkah tersebut penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari praktik investasi bodong yang kemungkinan memanfaatkan popularitas tokoh tertentu sebagai alat meyakinkan calon korban.

Pernyataan itu disampaikan Elvi menanggapi peringatan keras OJK kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi yang melibatkan pejabat serta tokoh publik. Imbauan tersebut sebelumnya disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK,Frederica Widyasari Dewi. OJK mengingatkan bahwa maraknya aktivitas keuangan ilegal saat ini sering menggunakan figur populer sebagai jaminan keamanan untuk menarik masyarakat berinvestasi.

Elit publik atau figur terkenal memang berpotensi dijadikan tameng legitimasi oleh pelaku investasi ilegal. Karena itu, OJK tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat. OJK harus aktif melakukan screening terhadap aktivitas investasi yang mencurigakan, terutama yang melibatkan pejabat atau tokoh publik, kata Elvi dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Menurut Elvi, pengawasan preventif jauh lebih penting dibanding sekadar penanganan setelah masyarakat menjadi korban. Ia menilai, jika pengawasan dilakukan secara serius sejak awal, potensi kerugian masyarakat dapat ditekan secara signifikan.

OJK bukan pemadam kebakaran yang hanya bergerak ketika masalah sudah meledak. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara aktif dan sistematis. Screening terhadap aktivitas investasi perlu dilakukan secara berkala agar publik tidak terus-menerus menjadi korban, ujarnya.

Elvi menambahkan, figur publik memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat, sehingga keterlibatan mereka dalam promosi investasi harus diawasi secara ketat. Ia menilai masyarakat Indonesia masih memiliki kecenderungan mempercayai tawaran investasi hanya karena melibatkan pejabat, selebritas, atau tokoh yang dikenal luas.

Karena itu, Elvi mendorong OJK memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga intelijen keuangan, serta platform digital guna mendeteksi sejak dini pola promosi investasi ilegal yang menggunakan nama besar tokoh tertentu.

Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena lemahnya pengawasan. Ketika sebuah investasi ilegal sudah viral dan memakan banyak korban, itu menunjukkan screening dan deteksi dini tidak berjalan optimal, katanya.

Elvi juga mengimbau OJK memperkuat edukasi terhadap masyarakat, agar publik bisa melakukan verifikasi legalitas investasi secara mandiri dan tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Menurutnya, literasi keuangan tetap menjadi benteng utama untuk mencegah masyarakat terjebak investasi ilegal.