Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD NTT Emi Nomleni mengaku bakal melakukan evaluasi tunjangan pimpinan dan anggota DPRD NTT.

Meski begitu, rencana tersebut belum bisa diputuskan sepihak oleh DPRD NTT. Dia menyebut keberadaan DPR dan DPRD di provinsi maupun di kabupaten/kota berbeda. DPRD, ujar dia, berada dalam tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri.

DPR RI dan DPRD itu berbeda. Kami ada bersama-sama dengan pemerintah itu ada di Kementerian Dalam Negeri, katanya,

BaCa:Pramono Pastikan Normalisasi Sungai Ciliwung Mulai Tahun 2026

Aksi massa itu menuntut agar DPRD NTT menyesuaikan tunjangan. Emi Nomleni melanjutkan, seluruh proses termasuk tunjangan akan dilakukan atas izin dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.