Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mengancam menjatuhkan sanksi tegas hingga pemecatan terhadap anggota fraksi yang mangkir dari rapat-rapat penting DPRD, terutama agenda yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pernyataan tegas itu disampaikan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Riki Zulfikri, menyusul sorotan atas minimnya kehadiran anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna Istimewa Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran, Minggu (25/10/2026).
Riki mengatakan, kedisiplinan anggota fraksi merupakan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Apalagi, rapat-rapat strategis DPRD menyangkut perumusan kebijakan dan nasib masyarakat.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
"Saya sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran akan mengusulkan sanksi sekeras-kerasnya sampai kepada pemecatan kepada seluruh anggota fraksi jika tidak hadir di dalam rapat-rapat atau agenda dewan yang merumuskan berbagai kebijakan untuk kepentingan masyarakat Pangandaran," ujar Riki dalam rilis diterima Tribun Jabar.
Menurutnya, agenda krusial yang wajib menjadi perhatian anggota dewan antara lain pembahasan APBD hingga penanganan persoalan masyarakat, termasuk krisis kekeringan yang membutuhkan langkah konkret pemerintah daerah.
Bagi PDIP, lanjut Ia, ketidakhadiran dalam rapat strategis yang menyangkut kepentingan publik merupakan persoalan serius.
"Anggota dewan harus mengutamakan tanggung jawab sebagai wakil rakyat dibandingkan kepentingan lainnya," katanya.
PDI Perjuangan Nilai Paripurna Milangkala Tak Bahas Keputusan Krusial
Terkait minimnya kehadiran anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam Paripurna Istimewa Milangkala ke-14, Riki memberikan penjelasan berbeda.
Ia menilai rapat paripurna peringatan hari jadi Kabupaten Pangandaran tersebut merupakan agenda penting yang patut dihormati.
"Namun, rapat itu tidak membahas pengambilan keputusan strategis sehingga tidak memerlukan kuorum seperti rapat yang menetapkan keputusan tertentu," ucap Riki.
Dengan demikian, menurut Riki, pelaksanaan paripurna yang bersifat seremonial itu tetap dapat berlangsung meskipun jumlah anggota DPRD yang hadir terbatas.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Meskipun demikian, ia menegaskan PDI Perjuangan tetap menghormati agenda resmi peringatan hari jadi Kabupaten.
Berdasarkan data absensi tamu undangan yang terlihat, sekitar 19 dari total 40 anggota DPRD Pangandaran tercatat hadir. Sementara itu, 21 anggota tercatat tidak akan hadir.
Tentu, data itu memperlihatkan rendahnya keterwakilan legislatif dalam puncak peringatan hari jadi Kabupaten Pangandaran tahun ini.
Dari enam fraksi yang ada, Fraksi PDI Perjuangan menjadi kelompok dengan jumlah ketidakhadiran terbanyak. Dari total 16 anggota, hanya satu orang yang hadir, yakni Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran.
