Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto mengatakan titik berat PPKM Darurat harusnya menguatkan sistem pengawasan di tingkat RT/RW.

Baca:Puan: Pejabat Beri Solusi, Tak Semua Rakyat Punya Tabungan

Ini kasus bergeser ke tingkat desa atau RT/RW, PPKM Darurat membuat seluruh karyawan yang lagi tidak bekerja berkerumunan di komplek RT/RW, kata Anggota Komisi VI DPR RI itu, baru-baru ini.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Pasalnya, lanjutnya, dengan adanya PPKM Darurat, konsentrasi masyarakat memang tidak lagi berada di sentra-sentra perkantoran atau bisnis, akan tetapi, konsentrasi penduduk bergeser ke perumahan-perumahan dan kampung-kampung.