Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti minimnya advokasi dan edukasi publik terkait Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

Menurutnya, edukasi mengenai pentingnya sertifikasi SNI tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN), tetapi juga lembaga penilaian kesesuaian (LPK) sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses sertifikasi.

Baca:GanjarPranowo Ajak Kepala Daerah Praktek Pancasila

Saya masih melihat minimnya advokasi dan edukasi publik tidak hanya BSN, bapak-bapak dari LPK ini memiliki kewajiban untuk mengedukasi publik mengenai SNI ini, kata Evita saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7)..