Jakarta, Gesuri.id-Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun menegaskan pihaknya tetap mengawal usulan penggunaan hak angket meski hingga kini pembahasannya belum mengalami perkembangan. Menurutnya, hak angket merupakan instrumen penting bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan politik dari fraksi lain.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong. Cuma Fraksi PDI Perjuangan tidak bisa sendirian. Pergerakan politiknya kan kalian tahulah ke mana arahnya, ujar Samsun, Selasa(21/7/02026).

Ia menjelaskan, proses pembahasan hak angket sempat terhenti setelah rapat paripurna yang dijadwalkan membahas usulan tersebut gagal dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum. Meski demikian, agenda pembahasan masih tercantum dalam jadwal DPRD, hanya saja pelaksanaannya bersifat tentatif mengikuti perkembangan situasi politik di internal lembaga legislatif.

Penjadwalan ada, tapi sifatnya tentatif. Kemarin sudah kita coba, ternyata tidak kuorum. Kelihatannya perkembangan situasi politiknya belum berubah, katanya.

Samsun menegaskan bahwa penggunaan hak angket bukan bertujuan menjatuhkan kepala daerah, melainkan sebagai sarana penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah agar dapat diperbaiki apabila dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Karena itu, menurutnya, selama pemerintah menunjukkan komitmen melakukan pembenahan, mekanisme hak angket belum perlu ditempuh.