Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menjadikan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan Perubahan APBD (P-APBD) 2026, bukan hanya menilai dari besaran anggaran atau tingkat serapannya.

​Hal tersebut ditegaskan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Diana AV Sasa, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Selasa (18/8).

​APBD harus mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Keberhasilan anggaran wajib diukur dari dampak langsung yang diterima warga, seperti membaiknya layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penyaluran bantuan sosial dan pemenuhan hak guru yang tepat waktu, ujar Diana.

Baca:Mengenal SosokGanjarPranowo. Keluarga, Tempat Bersandar

​Meski mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,84 persen pada Semester I 2026 serta penurunan angka kemiskinan menjadi 9,06 persen, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan kritis terkait perencanaan anggaran Pemprov Jatim: