Banjarmasin, Gesuri.id — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, mendorong pemerintah daerah mempercepat pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah ini dinilai mendesak agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan berkeadilan di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial RI per April 2026, sebanyak 1.484.236 keluarga (4.371.230 jiwa) di Kalsel telah terdata. Namun, terdapat 132.231 keluarga berstatus "Belum Peringkat" akibat belum diverifikasi dan divalidasi, serta 38.557 keluarga berstatus "Nonaktif".
"Angka ini menyangkut hak dasar warga. Penundaan bantuan akibat kendala administrasi data tidak boleh dibiarkan," tegas pria yang akrab disapa Bang Dhin tersebut, Selasa (18/8/2026).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Syaripuddin menjelaskan bahwa pengelompokan desil berfungsi sebagai targeting tool kebijakan bansos. Kelompok Desil 1 dan 2 (sangat miskin dan rentan) menjadi prioritas utama Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sementara Desil 3 dan 4 diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi.
Beberapa daerah tercatat memiliki konsentrasi Desil 1 tertinggi, antara lain:
- Kota Banjarmasin: 8.965 keluarga
- Kabupaten Banjar: 7.789 keluarga
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah: 7.325 keluarga
Wilayah-wilayah tersebut dinilai harus menjadi prioritas alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Guna menyelesaikan persoalan data tersebut, Syaripuddin mendorong tiga langkah strategis kepada Pemprov dan Pemkab/Pemko:
- Percepatan Verivali: Mempercepat verifikasi dan validasi keluarga berstatus "Belum Peringkat".
- Pemadanan Data Dukcapil: Memutakhirkan data "Nonaktif" secara berkala bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencegah bansos salah sasaran.
- Koordinasi Partisipatif: Memperkuat kolaborasi lintas dinas hingga pemerintah desa/kelurahan dalam pemutakhiran data secara transparan.
"Komisi IV akan mengawal pemutakhiran data ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Jangan ada warga miskin yang tertinggal hanya karena masalah pemutakhiran data," lanjutnya.
Ia juga mengimbau warga yang berhak namun belum menerima bansos agar aktif melapor ke pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat untuk diperbarui dalam SIKS-NG.
