Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menjadikan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan Perubahan APBD (P-APBD) 2026, bukan hanya menilai dari besaran anggaran atau tingkat serapannya.
Hal tersebut ditegaskan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Diana AV Sasa, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Selasa (18/8).
"APBD harus mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Keberhasilan anggaran wajib diukur dari dampak langsung yang diterima warga, seperti membaiknya layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penyaluran bantuan sosial dan pemenuhan hak guru yang tepat waktu," ujar Diana.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Meski mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,84 persen pada Semester I 2026 serta penurunan angka kemiskinan menjadi 9,06 persen, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan kritis terkait perencanaan anggaran Pemprov Jatim:
- Penurunan Target PAD: Fraksi menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp17,64 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai Rp18,44 triliun. Pemprov diminta menjelaskan dasar penetapan tersebut dan didorong mengoptimalkan pendapatan melalui digitalisasi serta perbaikan tata kelola tanpa membebani warga.
- Percepatan Belanja Modal: Kenaikan alokasi belanja modal menjadi Rp2,16 triliun harus diiringi percepatan pelaksanaan program di lapangan, mengingat realisasi hingga pertengahan tahun masih relatif rendah. Fraksi mengingatkan agar percepatan ini tetap menjaga kualitas pekerjaan dan akuntabilitas.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
- Evaluasi SiLPA Tinggi: Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp3,38 triliun dinilai harus menjadi bahan evaluasi mendalam terhadap kualitas perencanaan anggaran agar tidak ada lagi dana daerah yang mengendap di akhir tahun.
Meski melayangkan sejumlah catatan evaluatif, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan tetap mendukung kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P-APBD 2026 sesuai dengan mekanisme legislasi yang berlaku.
Fraksi berharap Pemprov Jatim dapat menindaklanjuti masukan tersebut agar anggaran daerah benar-benar bekerja optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
