Surabaya, Gesuri.id Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Benardi, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi variabel penentuan desil kesejahteraan masyarakat.

Desakan ini muncul setelah maraknya keluhan warga Surabaya yang mendadak kehilangan akses ke Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan pendidikan lainnya hanya karena tercatat memiliki pinjaman.

​Aspirasi tersebut mengemuka dalam dialog warga saat Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 20252026 di Gedung Pertemuan Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Kamis (30/7/2026).

Baca:9 Prestasi MenterengGanjarPranowo Selama Menjabat Gubernur

Sejumlah orang tua murid mengeluhkan nilai desil ekonomi keluarga mereka naik sehingga dianggap mampu padahal realitas ekonominya masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).