Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyebut program Rumah DP Nol Rupiah yang kini bertranformasi menjadi Rumah Samawa (Akronim dari Solusi Rumah Warga) tidak berpihak bagi rakyat kurang mampu, berkebalikan dengan yang sebelumnya dijanjikan.

Baca:DPRD DKI: PendaftaranRumah DP Nol PersenTak Berdasar Hukum

Alasannya, terang Gembong, karena rumah tersebut hanya disediakan untuk warga berpenghasilan 4-7 juta perbulan.

Program DP 0 Rupiah yang sekarang bertransformasi menjadi Samawa jelas-jelas bukan untuk orang miskin, (tetapi) untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta perbulan. Minimum cicilan Rp 2 juta perbulan. Tentunya ini di luar listrik dan air bersih. Di tambah, Iuran Pengelolan Lingkungan karena status rusunami tidak memungkinkan diberikan subsidi. Pertanyaannya, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada dimana?, tanya Gembong secara retoris dalam rilisannya, Senin (15/10).

Kegagalan dalam menyediakan tempat huni yang layak bagi masyarakat miskin bukan hanya terjadi di program DP Nol Persen. Gembong menjelaskan, Pemprov DKI juga membatalkan pembangunan tiga rumah susun sewa. Anggaran dengan total Rp 717 miliar malah dialihkan. Sebanyak Rp 160 miliar dipakai untuk menalangi 20 persen uang muka rumah DP nol rupiah.