Ikuti Kami

Gembong: Rumah Samawa Anies Tak Memihak Rakyat Miskin

Rumah hanya disediakan untuk warga berpenghasilan 4-7 juta perbulan.

Gembong: Rumah Samawa Anies Tak Memihak Rakyat Miskin
Ilustrasi. Warga Berpendapatan di Bawah UMP, Sulit Dapat Rumah DP 0 Persen.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyebut program Rumah DP Nol Rupiah yang kini bertranformasi menjadi Rumah 'Samawa' (Akronim dari Solusi Rumah Warga) tidak berpihak bagi rakyat kurang mampu, berkebalikan dengan yang sebelumnya dijanjikan.

Baca: DPRD DKI: Pendaftaran Rumah DP Nol Persen Tak Berdasar Hukum

Alasannya, terang Gembong, karena rumah tersebut hanya disediakan untuk warga berpenghasilan 4-7 juta perbulan.

"Program DP 0 Rupiah yang sekarang bertransformasi menjadi Samawa jelas-jelas bukan untuk orang miskin, (tetapi) untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta perbulan. Minimum cicilan Rp 2 juta perbulan. Tentunya ini di luar listrik dan air bersih. Di tambah, Iuran Pengelolan Lingkungan karena status rusunami tidak memungkinkan diberikan subsidi. Pertanyaannya, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada dimana?," tanya Gembong secara retoris dalam rilisannya, Senin (15/10).

Kegagalan dalam menyediakan tempat huni yang layak bagi masyarakat miskin bukan hanya terjadi di program DP Nol Persen. Gembong menjelaskan, Pemprov DKI juga membatalkan pembangunan tiga rumah susun sewa. Anggaran dengan total Rp 717 miliar malah dialihkan. Sebanyak Rp 160 miliar dipakai untuk menalangi 20 persen uang muka rumah DP nol rupiah.

"Sisanya untuk pembiayaan kredit rumah murah dan pembebasan lahan yang kesemuanya belum terproyeksi secara jelas dan tegas pelaksanaanya," jelas Gembong.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Kemudian, dalam ayat 2 diterangkan bahwa pendapatan daerah (dalam APBD) atau aset milik daerah tidak bisa dijadikan jaminan pinjaman. 

Ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 sebagai perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah melarang kepala daerah menganggarkan program melampaui masa jabatannya. Sementara penggantian talangan oleh pemprov rencananya dicicil selama 20 tahun.

"Artinya ini sangat rawan menjadi temuan BPK karena berpotensi menimbulkan kerugian negara," ujar Gembong. 

Sejumlah masalah juga timbul terkait pembebasan lahan untuk mendirikan rumah-rumah Samawa. Gembong bercerita terdapat warga yang mengklaim sudah membeli sebuah lahan tetapi malah berubah menjadi lahan program rumah Samawa.

Baca: Anies Naikkan Tarif Rusun, Gembong: Program DP Nol Persen?

Menyoroti 1 tahun kinerja Anies-Sandi, Gembong memandang pembangunan Rumah Samawa tersebut hanyalah seremonial belaka.

"Tentu ini menimbulkan dugaan bahwa peluncuran tersebut (sekadar) mengejar simbolisasi menyongsong 1 tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedam. Lagi-lagi kesan ini sebagai seremoni pembangunan makin sulit dibantah," ucap Gembong.

Quote