Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik wacana Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) pada 25 ruas jalan.

Awalnya, Gilbert menyampaikan Komisi B DPRD DKI awalnya tidak mengetahui wacana tersebut. Hingga akhirnya wacana itu diminta ditunda dan dibahas terlebih dahulu sebelum dibuat peraturan daerah (perda) karena menyangkut kepentingan rakyat.

Waktu itu kita tidak tahu di Komisi B kita tidak terlibat, tiba-tiba muncul pembahasan mau di-perda-kan. Loh, kita kan kaget ya karena kan belum ada pembahasan di komisi B lalu kemudian kita minta agar itu dibahas dulu di komisi B, kata Gilbert seperti yang dikutip melalui laman detik.com (10/1).

Baca:Gilbert: Delman di Bundaran HI, Tak Untungkan Penarik