Jakarta, Gesuri.id - Gubernur Bali, I Wayan Koster, memaparkan strategi komprehensif untuk mengatasi persoalan sampah di Pulau Dewata yang mencapai 3.800 ton per hari.
Melalui pembatasan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, penguatan peran desa adat, hingga pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), Koster menargetkan Bali dapat terbebas dari persoalan sampah pada awal 2028.
Hal tersebut disampaikan Koster saat mengikuti kegiatan Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah melalui Zoom yang berlangsung di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan, timbunan sampah terbesar di Bali terkonsentrasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, seiring tingginya aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata.
Koster mengungkapkan, persoalan sampah di Bali bukan masalah baru. Permasalahan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun sejak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung dibuka pada 1984. Saat ini, ketinggian tumpukan sampah di lokasi tersebut telah mencapai lebih dari 30 meter.
Baca: Ijazah Gibran Batal Demi Hukum, Ganjar Tantang DPR
Menurutnya, kondisi itu menjadi persoalan serius bagi Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia. Terlebih, pulau tersebut setiap tahunnya dikunjungi jutaan wisatawan mancanegara maupun domestik, sementara jumlah penduduk lokal mencapai sekitar 4,4 juta jiwa.
Batasi Plastik Sekali Pakai hingga Kemasan Kecil
Koster menjelaskan, upaya mengatasi persoalan sampah telah dimulai sejak hari pertama dirinya dilantik sebagai Gubernur Bali pada 5 September 2018. Salah satu kebijakan awal yang diterbitkan adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
Kebijakan tersebut melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai, sedotan plastik, dan styrofoam. Penerapannya menyasar berbagai sektor, mulai dari hotel, restoran, pusat perbelanjaan, pasar modern, hingga kegiatan masyarakat seperti perlombaan ogoh-ogoh menjelang Hari Raya Nyepi.
Koster menilai kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil, terutama dalam mengurangi penggunaan styrofoam yang sebelumnya banyak dimanfaatkan sebagai bahan dekorasi ogoh-ogoh.
"Dulu untuk bikin dekorasi itu styrofoam-nya banyak. Di antara untuk membangun sesuai program ini, lomba ogoh-ogoh tiap hari Nyepi persyaratannya untuk bisa lomba ogoh-ogoh tidak boleh pakai styrofoam. Nah ini akhirnya berhasil, jadi sekarang sudah tidak ada lagi menggunakan styrofoam," ungkap Koster.
Tidak berhenti pada pembatasan plastik sekali pakai, Pemprov Bali kemudian memperketat kebijakan dengan melarang produksi dan distribusi minuman kemasan plastik di bawah satu liter dalam bentuk gelas. Kebijakan yang mulai berlaku pada April 2025 tersebut ditujukan untuk menekan timbulan sampah dari produk kemasan sekali pakai.
Koster bahkan mengumpulkan para produsen minuman kemasan untuk menyampaikan kebijakan tersebut. Ia menilai persoalan sampah tidak boleh terus dibebankan kepada pemerintah daerah, sementara keuntungan ekonomi dari penjualan produk dinikmati oleh produsen.
"Bahwa dia menjual satu produk, dia dapat duit, tapi yang dapat sampah itu pemerintah di daerah. Bermasalah, nah itu saya melarang keras. Jadi akhirnya semua produsen tinggal lagi memproduksi minuman kemasan dan memegang minuman kemasan di bawah satu liter di Provinsi Bali yang betul gelas-gelas itu," tegasnya.
Libatkan Desa Adat, Sampah Harus Selesai dari Sumbernya
Strategi berikutnya dilakukan melalui pengelolaan sampah berbasis sumber sebagaimana diatur dalam Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019. Melalui kebijakan ini, masyarakat didorong untuk menyelesaikan persoalan sampah sejak dari rumah tangga dengan melakukan pemilahan antara sampah organik, nonorganik, dan residu.
Koster menggerakkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari rumah tangga, desa, kelurahan, hingga desa adat agar terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Upaya tersebut diperkuat dengan penyediaan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di tingkat desa dan kecamatan.
Selain itu, Pemprov Bali juga menjalankan Gerakan Bali Bersih Sampah sejak September 2025. Gerakan tersebut mewajibkan enam kelompok lembaga dan sektor kegiatan, mulai dari perkantoran pemerintah dan swasta, hotel, restoran, lembaga pendidikan, pasar, hingga tempat ibadah untuk memiliki unit pengolahan sampah secara mandiri.
Koster menegaskan, pengelolaan sampah harus dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Dengan demikian, sampah rumah tangga dapat diselesaikan di tingkat desa, sedangkan sampah dalam jumlah besar dari kegiatan industri dan pariwisata ditangani melalui sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi.
"Sehingga dengan begitu sampah itu sedapat mungkin selesai di tingkat desa, paling tinggi di tingkat kecamatan. Sehingga di kabupaten itu sampahnya adalah sampah-sampah yang kelompoknya besar, dari industri, terutama hotel, restoran yang tidak mungkin dikelola di tingkat rumah tangga," jelas Koster.
Bangun PSEL di TPA Suwung, Target Beroperasi 2027
Meski pengelolaan sampah berbasis sumber mulai diterapkan di berbagai wilayah, Koster mengakui Denpasar dan Badung masih membutuhkan penanganan khusus. Kedua wilayah tersebut menjadi pusat timbulan sampah terbesar di Bali, terutama karena tingginya aktivitas pariwisata, hotel, dan restoran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Bali tengah membangun fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Suwung. Proyek ini menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan perusahaan asal China, PT Wiming.
Baca:9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Pembangunan fasilitas yang dimulai pada Juli 2026 itu ditargetkan rampung pada Oktober 2027 dan mulai beroperasi penuh pada November 2027. Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah per hari.
Dari kapasitas tersebut, sebanyak 700 ton sampah direncanakan berasal dari Kota Denpasar dan 500 ton dari Kabupaten Badung, sementara kapasitas sisanya menjadi bagian dari keseluruhan sistem pengolahan.
Koster optimistis pembangunan PSEL akan menjadi salah satu solusi penting untuk menangani sampah yang belum dapat diselesaikan melalui pengelolaan berbasis sumber. Ia meyakini kombinasi kedua sistem tersebut dapat mempercepat terwujudnya Bali yang bersih dari persoalan sampah.
"Sehingga ini sudah selesai, maka hitungan saya 2028 awal Bali sudah bersih. Jadi ada dua sistem: satu adalah sistem pengelolaan sampah dari sumber rumah tangga, desa, desa adat sampai kecamatan; yang kedua adalah sampah yang belum menjadi energi listrik. Ini dipastikan berhasil karena saya sudah melihat sistem ini di pihak-pihak yang mengerjakan," pungkas Koster.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Koster berharap penanganan sampah di Bali tidak lagi hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha, penguatan desa adat, serta dukungan teknologi pengolahan sampah menjadi kunci untuk mewujudkan Bali yang bersih dan berkelanjutan.
