Banjarmasin, Gesuri.id — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin (Bang Dhin), mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel bersinergi dengan 13 pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Ia mendorong penyusunan peta risiko bencana, pemetaan stok pangan dan air, hingga penyepakatan protokol distribusi darurat secara terpadu.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Menurut Bang Dhin, langkah preventif ini sangat krusial sebagai bentuk perlindungan nyata kepada masyarakat. Penyediaan cadangan pangan terintegrasi bukan berarti daerah sedang mengalami krisis, melainkan bentuk kewaspadaan tinggi jika terjadi gangguan distribusi atau bencana alam.
“Pemikiran Bung Karno mengingatkan kita bahwa pangan adalah soal hidup-matinya suatu bangsa. Kekuatan suatu daerah diuji dari kemampuannya memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dan air bersih saat krisis terjadi,” ujar politisi yang akrab disapa Bang Dhin tersebut.
Ia mengusulkan agar seluruh pemerintah daerah menyatukan data potensi bencana—seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga cuaca ekstrem—dengan data logistik. Informasi stok pangan siap salur, lokasi gudang, pemasok, masa simpan, hingga kapasitas air bersih harus teridentifikasi secara presisi.
Langkah ini mendesak untuk segera dieksekusi mengingat prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kalsel menunjukkan awal musim hujan di Banua terjadi secara bertahap.
Sebanyak 49,3 persen wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026, sedangkan 50,7 persen sisanya pada Desember 2026.
“Jangan menunggu jalur distribusi terputus atau stok menipis baru bergerak. Pembaruan data harus real-time, penanggung jawabnya jelas, dan mekanisme bantuan harus dipahami hingga level desa,” tegasnya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Selain itu, ia menyarankan agar pengelolaan cadangan pangan menggunakan sistem bergilir (rotasi) dengan melibatkan petani, nelayan, koperasi, BUMD, Bulog, dan UMKM lokal. Mekanisme ini dinilai efektif menjaga kesegaran stok sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
“Ini kerja kesiapsiagaan untuk melindungi warga Banua. Saat keadaan sulit, pangan dan air bersih harus tetap terjamin, dan pemerintah harus sudah siap dengan sistem serta data yang akurat,” tutupnya.
