Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, menilai praktik balas budi setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah satu faktor yang mendorong masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Menurutnya, tingginya biaya politik membuat kepala daerah terpilih menghadapi tekanan untuk mengembalikan dukungan yang diterimanya selama kontestasi.

Masalahnya gini, kalau orang-orang yang terpilih, kepala daerah terpilih ini pasti berkaitannya dengan balas budi ketika pilkada. Nah, balas budinya apa? Jasa orang untuk memenangkan, kemudian jasa orang untuk membantu pendanaan. Nah, ini harus dibayar, kata Giri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (6/7/2026).

Giri menjelaskan, penghasilan seorang kepala daerah pada dasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Namun, menurutnya, persoalan muncul ketika kepala daerah harus memenuhi berbagai kewajiban lain yang berkaitan dengan biaya politik pasca-pilkada.

Nah, inilah mulai muncul hal-hal negatif. Pola-pola yang biasa terjadi adalah mengambil duit dari bawahannya untuk jabatan, kemudian berselingkuh dengan kontraktor dengan pengusaha atau dengan regulasi-regulasi yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu, ujar dia.

Karena itu, Giri menilai perlu ada pembenahan terhadap sistem pilkada agar biaya politik tidak semakin tinggi. Selain perbaikan regulasi, ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan karena faktor lain.