Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR-RI dari Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Yevri Sitorus mengecam sikap Gubernur dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang menolak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)di Kota Tarakan oleh Kementerian Kesehatan.

Baca:OMG! Bantuan Pemprov Kaltara Berbau Kampanye

Politikus PDI Perjuangan itu mempertanyakan, apakah pernah Gubernur dan Pemprov mengecek kondisi Tarakan terkait pandemi Covid19. Kalau memang Pemprov tak peduli pada Tarakan, dan Pemkot Tarakan mau melindungi warganya, hal itu tak harus diributkan.

Silakan saja (Pemkot Tarakan) dipanggil dan diminta keterangan, bukan ribut di media massa! Ini soal nyawa manusia, bukan soal administrasi apalagi kewenangan! Toh yang berwenang adalah Kementerian Kesehatan alias pemerintah pusat! tegas Deddy.