Ikuti Kami

Gubernur Kaltara Diminta Jangan Sibuk Kampanye !

Berkampanye secara terselubung melalui bantuan bagi warga terdampak Covid-19.

Gubernur Kaltara Diminta Jangan Sibuk Kampanye !
Kalender dan buku profil berbau kampanye dalam pemberian bantuan pada warga terdampak pandemi Covid-19. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR-RI dari Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Yevri Sitorus mengecam sikap Gubernur dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang menolak  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  di Kota Tarakan oleh Kementerian Kesehatan. 

Baca: OMG! Bantuan Pemprov Kaltara Berbau Kampanye 

Politikus PDI Perjuangan itu mempertanyakan, apakah pernah Gubernur dan Pemprov mengecek kondisi Tarakan terkait pandemi Covid19. Kalau memang Pemprov tak peduli pada Tarakan, dan Pemkot Tarakan mau melindungi warganya, hal itu tak harus diributkan.

"Silakan saja (Pemkot Tarakan) dipanggil dan diminta keterangan, bukan ribut di media massa! Ini soal nyawa manusia, bukan soal administrasi apalagi kewenangan! Toh yang berwenang adalah Kementerian Kesehatan alias pemerintah pusat!" tegas Deddy. 

Deddy pun menyindir sikap Gubernur yang lebih sibuk berkampanye secara terselubung melalui bantuan bagi warga terdampak Covid-19, dibandingkan mengurus wilayah yang dia pimpin.

"Salah sendiri karena lebih sibuk ngurus kampanye terselubung!!" tegasnya.

Baca: Dampak Corona, Wisata Makam Bung Karno Ditutup Sementara

Deddy mengingatkan, dalam mekanisme penetapan PSBB, kota atau kabupaten hanya diminta untuk melakukan konsultasi dan menyampaikan tembusan kepada Provinsi. Sementara penetapan suatu kota atau Kabupaten sebagai PSBB tetaplah menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

"Jikapun ada kekurangan, maka sebaiknya dicarikan jalan keluar, bukan berpolemik!" ujar Deddy, seraya mengingatkan bahwa secara persentase, korban tewas akibat Covid-19 di Kaltara sudah cukup tinggi jika dibandingkan jumlah penduduk dan jumlah positif penderitanya.

Quote