Jakarta, Gesuri.id – Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Gumay mendorong penyederhanaan dan pemangkasan tahapan Pemilu dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Menurutnya, tahapan Pemilu yang terlalu panjang berpotensi memperbesar ketegangan politik dan memperpanjang ketidakpastian dalam kehidupan pemerintahan.
Hadar menyampaikan pandangan tersebut dalam Kelompok Diskusi Terarah (FGD) RUU Pemilu: Penegakan Hukum atas Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu hari kedua di Jakarta, Kamis (19/11).
Dia menilai, semakin panjang periode penyelenggaraan Pemilu, semakin besar pula potensi tarik-menarik kepentingan politik yang berlangsung di tengah masyarakat.
Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada dinamika politik, tetapi juga dapat memengaruhi pelaksanaan agenda pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.
"Semakin panjang kita punya masa Pemilu ini, semakin sulit kita punya situasi yang kondusif. Kita selalu berada dalam tarik-menarik politik," ujar Hadar.
Karena itu, dia menyambut baik berbagai gagasan untuk memperpendek tahapan Pemilu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.
Salah satu aspek yang menurutnya perlu dievaluasi adalah proses pemutakhiran data pemilih. Hadar berpandangan, pemutakhiran data pemilih tidak seharusnya seluruhnya dibebankan ke dalam tahapan Pemilu.
Dia menjelaskan, sebagian besar warga negara yang memenuhi syarat sebenarnya sudah tercatat dalam daftar pemilih. Perubahan data umumnya berkaitan dengan penambahan pemilih baru, perubahan status, maupun perpindahan penduduk.
Dengan demikian, sistem pendaftaran penduduk berkelanjutan yang telah dijalankan pemerintah seharusnya dapat dioptimalkan untuk mendukung pemutakhiran data pemilih.
"Sebagian besar sebetulnya pemilih kita itu sudah masuk dalam daftar. Tinggal saja penambahan-penambahan atau perubahan nyata karena mobilisasi, perubahan status, dan sebagainya," jelasnya.
Hadar menilai, optimalisasi data kependudukan dapat membuat pelayanan pemutakhiran data pemilih lebih cepat, mudah, dan efisien.
Dengan pendekatan tersebut, penyelenggara Pemilu tidak perlu lagi mengerahkan begitu banyak petugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian data dari rumah ke rumah dalam waktu yang panjang.
Selain pemutakhiran data pemilih, Hadar juga menyoroti penempatan kegiatan pencocokan dan penelitian data dalam tahapan Pemilu. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari siklus pemutakhiran data kependudukan yang berkelanjutan.
Dia juga mendorong evaluasi terhadap berbagai tahapan lain yang dinilai dapat disederhanakan, termasuk masa kampanye dan proses rekapitulasi suara.
Menurut Hadar, penyelenggaraan Pemilu seharusnya dirancang lebih sederhana, efisien, dan tidak menciptakan periode ketidakpastian politik yang terlalu panjang.
Meski demikian, penyederhanaan tahapan tetap harus memperhatikan kualitas penyelenggaraan, kepastian hukum, serta jaminan agar hak-hak peserta dan pemilih tetap terlindungi.
Hadar berharap, pembahasan RUU Pemilu dapat menghasilkan desain penyelenggaraan yang lebih efektif sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

















































































