Ikuti Kami

Hadar Gumay Soroti Transparansi KPU, Hasil Tabulasi Pemilu Harus Bisa Diakses Publik

Penerapan teknologi dalam rekapitulasi suara tidak akan berjalan optimal apabila tidak disertai keterbukaan penyelenggara

Hadar Gumay Soroti Transparansi KPU, Hasil Tabulasi Pemilu Harus Bisa Diakses Publik
penerapan teknologi dalam rekapitulasi suara tidak akan berjalan optimal apabila tidak disertai keterbukaan penyelenggara

Jakarta, Gesuri.id – Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Gumay menyoroti pentingnya transparansi penyelenggara Pemilu dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Menurutnya, keterbukaan data menjadi salah satu kunci untuk mencegah kecurangan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

Hadar menilai, penerapan teknologi dalam rekapitulasi suara tidak akan berjalan optimal apabila tidak disertai keterbukaan penyelenggara dalam menyampaikan data dan proses pengolahan hasil penghitungan suara.

Hal itu disampaikan Hadar dalam Kelompok Diskusi Terarah (FGD) RUU Pemilu: Penegakan Hukum atas Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu hari kedua di Jakarta, Kamis (19/11).

Dia mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah tidak terbukanya hasil tabulasi dalam penyelenggaraan Pilkada sebelumnya.

Menurut Hadar, kondisi tersebut menjadi catatan serius karena transparansi seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan penghitungan suara.

"Menurut saya, kekurangan dari Pilkada kemarin, penyelenggara Pemilu itu tidak membuka hasil tabulasinya. Buat saya aneh," ujarnya.

Hadar menjelaskan, sistem rekapitulasi elektronik semestinya memungkinkan masyarakat, peserta Pemilu, dan pemantau untuk mengakses serta memeriksa data hasil penghitungan suara secara lebih mudah.

Dengan sistem tersebut, apabila ditemukan kesalahan dalam proses rekapitulasi, koreksi dapat segera dilakukan pada tahapan yang relevan. Tidak perlu menunggu sampai persoalan berkembang menjadi sengketa hasil Pemilu.

Dia mencontohkan, hasil penghitungan suara di TPS dapat langsung diolah dan diteruskan ke tingkat kecamatan melalui sistem elektronik. Proses pemeriksaan pada setiap jenjang juga dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

Hadar menekankan, sistem tersebut harus dirancang untuk menggantikan proses rekapitulasi manual, bukan sekadar menambah pekerjaan baru bagi petugas penyelenggara.

Karena itu, penerapan teknologi harus disertai kesiapan infrastruktur, mekanisme pengamanan, dan prosedur pemeriksaan yang menyeluruh. Termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan sistem.

Dia juga menilai durasi penghitungan dan rekapitulasi selama 24 jam dapat menjadi target yang realistis apabila sistem benar-benar dipersiapkan dengan baik. Namun, hal tersebut tetap bergantung pada kompleksitas Pemilu yang diselenggarakan.

Hadar mencontohkan, Pilkada yang hanya melibatkan satu jenis pemilihan relatif lebih sederhana dibandingkan Pemilu serentak dengan berbagai jenis pemilihan dan surat suara.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa pembenahan sistem teknologi harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas penyelenggara Pemilu.

Menurutnya, regulasi yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung penyelenggara yang memiliki integritas dan kapasitas memadai.

"Kalau ke depan menyelesaikan Pemilu, kita harus punya penyelenggara yang beres," tegasnya.

Hadar berharap, pembahasan RUU Pemilu tidak hanya berorientasi pada perubahan teknis dan penggunaan teknologi, tetapi juga memastikan penyelenggara Pemilu bekerja secara profesional, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat.

Quote