Jakarta, Gesuri.id Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menyoroti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan sejumlah dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan untuk publik.

Keputusan KPU ini memang bau amis dan mencurigakan. Apa urgensi perubahan aturan itu padahal sebelumnya gak ada masalah, kata Guntur di X @GunRomli, Selasa (16/9/2025).

Ia mempertanyakan alasan di balik perubahan aturan tersebut, mengingat publik berhak mengetahui rekam jejak pemimpinnya.

Publik berhak tahu rekam jejak pemimpinnya. Mengapa harus disembunyikan? Apa karena Jokowi dan Gibran tersandung isu ijazah palsu?, ucapnya.

Guntur menilai pola perubahan aturan seperti ini sudah berulang kali terjadi setiap kali menyangkut kepentingan Presiden Jokowi maupun keluarganya.