Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara, Junarso, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara memperkuat pendidikan politik yang relevan dengan persoalan nyata generasi muda, mulai dari pendidikan, lapangan kerja, peluang usaha, hingga masa depan.
Menurutnya, pendidikan politik tidak cukup hanya mendorong masyarakat menggunakan hak pilih, tetapi juga perlu meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara keputusan politik dan kebijakan publik.
"Pendidikan politik harus dikemas dengan cara yang relevan dengan kebutuhan anak muda Isu pendidikan, lapangan kerja, dan masa depan mereka perlu menjadi bagian dari pembahasan, agar generasi muda memahami hubungan antara politik, kebijakan publik, dan kehidupan sehari-hari," kata Junarso, Kamis (15/10/2026).
Hal tersebut disampaikan Junarso saat menerima kunjungan KPU Kabupaten Jepara di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara, Rabu (14/10/2026). Pertemuan itu membahas pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, evaluasi penyelenggaraan pemilu, serta penguatan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat.
Junarso menilai, evaluasi pemilu perlu dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara dengan peserta pemilu. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Jepara yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi pada penyelenggaraan berikutnya.
Berdasarkan data partisipasi pemilih dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, tingkat kehadiran pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 85,48 persen. Angka tersebut meningkat 2,61 poin persentase dibandingkan Pemilu 2019 yang mencatat partisipasi sebesar 82,87 persen.
Meski angka partisipasi menunjukkan peningkatan, Junarso menilai tingkat kehadiran pemilih belum cukup menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pendidikan politik. Masyarakat juga perlu memahami bagaimana keputusan politik memengaruhi penyusunan kebijakan dan kehidupan sehari-hari.
Karena itu, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara berkomitmen melanjutkan pendidikan politik dengan menyasar pemilih pemula, Generasi Z, dan kalangan milenial. Pendekatan yang digunakan, menurut Junarso, perlu menyesuaikan kebutuhan serta persoalan yang dihadapi kelompok tersebut agar politik tidak dianggap jauh dari kehidupan mereka.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jepara, Ris Andy Kusuma, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun program pendidikan pemilih berdasarkan segmentasi masyarakat. Program tersebut mencakup kelompok prapemilih hingga pemilih aktif untuk memperluas jangkauan pendidikan demokrasi.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan suara tidak sah juga menjadi perhatian. KPU Jepara menilai peningkatan partisipasi pemilih perlu diiringi pemahaman mengenai tata cara menggunakan hak pilih secara benar.
"Pemilih yang hadir di TPS belum tentu menghasilkan suara sah Karena itu, peningkatan pemahaman mengenai tata cara pemungutan suara penting untuk melengkapi upaya mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya," katanya.
KPU Jepara berharap partai politik turut berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan pendidikan pemilih yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik diharapkan dapat memperluas jangkauan pendidikan demokrasi, meningkatkan pemahaman pemilih, serta mendorong kualitas partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang.
