Jakarta, Gesuri.id Komisi XI DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan yang lebih progresif. Pemerintah diminta berani mendobrak potensi pajak dari sektor-sektor baru yang belum tergarap optimal, terutama ekonomi digital global.

Pandangan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama enam direktorat jenderal Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Harris menyoroti struktur perpajakan Indonesia yang dinilai masih bertumpu pada kelompok wajib pajak patuh yang itu-itu saja. Menurutnya, target penerimaan negara yang terus meningkat tidak akan tercapai secara adil tanpa adanya perluasan basis pajak yang serius.

Optimalisasi perpajakan akan terus bergantung pada wajib pajak yang patuh apabila tidak ada upaya serius untuk menggali potensi dari underground economy, shadow economy, maupun ekonomi digital global, ujar Harris.

Baca:Ini 5 Kutipan InspiratifGanjarPranowo Tentang Anak Muda