Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sikka menilai arah pembangunan ekonomi daerah belum sepenuhnya menempatkan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan UMKM sebagai prioritas utama.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Darius Evensius dalam Rapat Paripurna V Masa Sidang II dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar Bupati Sikka tentang Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Sikka, Jumat (31/7/2026).
Darius mengatakan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM merupakan sumber penghidupan sebagian besar masyarakat Kabupaten Sikka.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Karena itu, kebijakan pembangunan dan fiskal daerah perlu diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan apakah kebijakan fiskal tahun 2027 telah dirancang secara optimal untuk meningkatkan produktivitas petani, memperkuat rantai pemasaran hasil pertanian dan perikanan memperluas akses permodalan UMKM serta menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi produk lokal.
Selain sektor ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sikka memprioritaskan pembangunan sejumlah ruas jalan strategis yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Ruas jalan yang menjadi perhatian antara lain Patiahu-Bola, Hale-Kilawair, Magepanda-Ladubewa, Tekaiuku-Watuliwung, Wukur-Sikka serta Ndete-Tanah Merah.
Menurut Darius, pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Setiap kilometer jalan yang dibangun dapat menekan biaya transportasi hasil pertanian, jembatan membuka akses perdagangan, jaringan irigasi meningkatkan produktivitas lahan dan fasilitas perikanan memperkuat pendapatan nelayan.
"Fraksi PDI Perjuangan berulang kali mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan semata-mata proyek fisik, melainkan investasi ekonomi," tegas Darius.
Ia berharap pembangunan infrastruktur pendukung kawasan produksi mendapat perhatian sesuai tingkat urgensinya.
Fraksi PDI Perjuangan tidak ingin masyarakat terus mendengar bahwa infrastruktur menjadi prioritas namun setiap tahun kembali menerima alasan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
