Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Kabupaten Landak memastikan seluruh persyaratan administrasi dan penyediaan lahan seluas 9 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat telah rampung.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menegaskan keberadaan Sekolah Rakyat sangat krusial untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas di daerahnya.
Kepastian tersebut dibahas dalam audiensi antara Bupati Landak Karolin Margret Natasa dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Usulan ini ditargetkan masuk dalam Pembangunan Tahap III yang dijadwalkan memasuki proses tender pada Oktober 2026.
Karolin menjelaskan bahwa usulan ini sebenarnya telah diajukan sejak 2025. Namun, prosesnya sempat tertahan akibat penyesuaian tata ruang lokasi lahan awal. Saat ini, Pemkab Landak telah menyediakan lahan baru seluas 9 hektare yang legalitas sertifikatnya sudah atas nama pemerintah daerah.
Lokasi terpilih berada di pusat ibu kota kabupaten dengan dukungan infrastruktur memadai, mulai dari jalan akses, jaringan listrik, pasokan air bersih, hingga sarana kesehatan.
"Kami memang ingin lokasinya berada di tengah kota. Kalau bangunan semegah itu ditaruh di tengah hutan kan sayang, dan aksesnya jangan sampai sulit," tegas Karolin.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Kabupaten Landak memiliki tingkat kemiskinan sekitar 8 persen dari total populasi lebih dari 400 ribu jiwa. Terdata sebanyak 9.802 warga masuk dalam kategori Desil 1 dan 10.992 warga pada Desil 2.
Kondisi inilah yang membuat Karolin terus mengawal agar Sekolah Rakyat dapat segera dibangun di wilayahnya. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi intervensi nyata dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
"Kalau bicara perlu Sekolah Rakyat, kami termasuk salah satu kabupaten yang memang sangat memerlukan. Karena itu, kami berharap usulan ini dapat dipertimbangkan pada tahap pembangunan berikutnya," tutur Karolin.
Terkait teknis persiapan di lapangan, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman, meminta Pemkab Landak menyegera komitmen pematangan lahan agar proses konstruksi dapat berjalan tepat waktu.
Menanggapi hal tersebut, Karolin menegaskan kesiapan penuh jajarannya untuk menuntaskan pematangan lahan sebelum kontraktor mulai bekerja.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Kontur tanah di Kalimantan memang membutuhkan pematangan lahan, tetapi kami siap membereskannya. Yang penting ketika kontraktor datang bekerja, kami siap mendukung semampu kami," ujar Karolin optimistis.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut baik kesiapan tersebut. Karena seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah rampung, berkas usulan Kabupaten Landak diteruskan ke Sekretariat Bersama SR untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Yang jelas syarat administrasinya sudah selesai. Berkasnya nanti diterima oleh Sekretariat Bersama SR untuk dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Mudah-mudahan Landak bisa ikut Tahap III yang rencananya memasuki proses tender pada Oktober," pungkas Agus Jabo.
