Jakarta, Gesuri.id - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino menegaskan pentingnya pelibatan anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) dalam penyelesaian persoalan honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ia menilai, advokasi tidak cukup hanya dilakukan melalui BAM dan diteruskan ke kementerian teknis, tetapi harus diperjuangkan pula oleh legislator yang langsung dipilih oleh masyarakat di daerah yang terdampak permasalahan tersebut.

Jadi nanti kita akan telusuri dan akan kita sampaikan ke teman-teman yang punya Dapil. Kita sampaikan supaya bukan hanya dari BAM dan Komisi II (yang menangani masalah), tetapi juga teman-teman DPR RI yang punya dapil. Ini ada masalah di rakyat, rakyat yang milih kita, rakyat yang mendukung kita. Ayo berjuang, dong, kata Harris dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghadirkan Aliansi Merah Putih, Asosiasi Dosen Aparatur Sipil Negara (ADAPI), serta perwakilan masyarakat dari Kabupaten Malaka, NTT, untuk membahas polemik pengangkatan P3K menjadi PNS, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).

Baca:GanjarMinta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan

Harris menyebut sejumlah nama legislator dari NTT yang memiliki keterkaitan langsung dengan aspirasi tersebut, termasuk Andreas Hugo serta Julie Laiskodat.