Ponorogo, Gesuri.id — Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat mencapai 5,29 persen pada semester II-2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas kesejahteraan pekerja.
Struktur pasar kerja nasional saat ini dinilai masih didominasi sektor informal, di samping tingginya angka kelulusan perguruan tinggi yang belum terserap di lapangan kerja formal.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Pulung Agustanto, menilai capaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal mencapai 1,16 juta orang, sedangkan sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 740 ribu orang.
Di sisi lain, jumlah lulusan sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan diperkirakan menembus angka 1 juta orang. Selain itu, sekitar 7 juta lulusan perguruan tinggi tercatat bekerja pada sektor pekerjaan yang berada di bawah kapasitas kualifikasi pendidikannya (underemployment).
"Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum diikuti dengan peningkatan kualitas lapangan pekerjaan secara signifikan," ujar Pulung pada Rabu (12/8/2026).
Pulung menjelaskan, persoalan ketenagakerjaan kian kompleks seiring maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Kondisi ini memaksa sebagian pekerja beralih ke sektor informal demi bertahan hidup di tengah ketatnya persaingan pasar kerja.
Menurutnya, evaluasi sektor ketenagakerjaan tidak boleh hanya diukur dari kuantitas atau jumlah penduduk yang bekerja, tetapi juga dari kejelasan struktur serta jaminan kualitas pekerjaannya.
"Masalah ketenagakerjaan Indonesia bukan sekadar berapa banyak orang yang berstatus bekerja, melainkan soal kualitas dan struktur pekerjaan itu sendiri. Indonesia tidak kekurangan SDM terdidik, melainkan kekurangan lapangan kerja berkualitas yang mampu menyerap mereka," jelasnya.
Ia menambahkan, tingginya angka pengangguran terdidik memicu kekhawatiran merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi sebagai sarana mobilitas sosial.
Dorong Investasi Padat Karya dan Integrasi Industri
Guna menanggulangi persoalan tersebut, Pulung mendorong pemerintah untuk memfokuskan porsi investasi pada sektor-sektor padat karya yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, khususnya bagi angkatan kerja muda berpendidikan.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Selain mengarahkan investasi, pemerintah juga diminta membenahi ekosistem kemudahan berusaha (ease of doing business), kepastian hukum, serta kejelasan perizinan guna merangsang ekspansi dunia usaha swasta.
"Investasi jangan hanya diukur dari besarnya nilai modal yang masuk, tetapi dari berapa banyak lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya merevitalisasi integrasi antara dunia pendidikan dan industri (link and match). Ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja dinilai menjadi penyebab utama terjadinya fenomena paradoks, di mana perusahaan kesulitan mencari tenaga terampil sementara lulusan sarjana justru kesulitan mendapat pekerjaan.
