Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan pentingnya penguatan aturan hukum mengenai penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara.

Menurutnya, penyadapan merupakan tindakan paksa yang dilakukan otoritas negara sehingga pelaksanaannya harus tunduk pada prosedur hukum yang ketat serta menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Penyadapan ini kan suatu tindakan paksa dari otoritas negara. Sehingga dilaksanakan secara hati-hati melalui suatu prosedur hukum yang sangat ketat. Melalui izin dari lembaga pengadilan. Dan kemudian kasus hukumnya juga ada terlebih dahulu, ujar Hasto di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Senin (9/11).

Baca:Ganjar Pranowo Dorong Gerakan Pengolahan Sampah

Hasto menjelaskan, penyadapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan kehendak pihak yang memiliki kewenangan. Harus ada dasar hukum dan proses penegakan hukum yang jelas sebelum tindakan tersebut dilakukan.