Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengecam dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat ditoleransi, terlebih jika penyadapan digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan dan mengintimidasi pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.
“Ya, nanti proses itu yang akan kita lihat. Tetapi yang jelas, dari daftar yang sudah dikeluarkan itu, nama Ibu Megawati Soekarnoputri termasuk menjadi tokoh yang disadap. Maka ini adalah penyalahgunaan kewenangan yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Hasto di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Senin (9/11).
Baca: Tak Banyak yang Tahu Ternyata Capres Ganjar Pranowo Keturunan
Hasto menilai, persoalan penyadapan menjadi semakin serius apabila praktik tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, melainkan dijadikan instrumen untuk mengamankan kepentingan politik pihak tertentu.
Menurutnya, penyadapan yang menyasar kalangan masyarakat sipil (civil society), jurnalis, hingga elite politik berpotensi menjadi alat intimidasi. Bahkan, praktik tersebut dapat berkembang menjadi bentuk politik sandera untuk membatasi kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat maupun menjalankan aktivitas politiknya.
Ia mengingatkan, penyadapan tidak boleh dijadikan instrumen kekuasaan untuk menekan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda. Sebab, tindakan tersebut tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga dapat mencederai prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Atas dasar itu, Hasto meminta agar dugaan kasus penyadapan tersebut diusut secara menyeluruh dan transparan. Menurutnya, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada identifikasi pihak yang melakukan penyadapan, tetapi juga harus menelusuri siapa pihak yang berada di balik penggunaan hasil penyadapan tersebut.
“PDI Perjuangan menyerukan agar terhadap kasus penyadapan ini harus diusut secara tuntas. Siapa user akhir dari penyadapan tersebut,” ujarnya.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Hasto menegaskan, pengungkapan pihak yang menjadi pengguna akhir (end user) merupakan hal penting untuk mengetahui motif dan kepentingan di balik dugaan praktik penyadapan tersebut.
Dengan demikian, proses penegakan hukum diharapkan tidak hanya mengungkap pelaku teknis di lapangan, tetapi juga pihak yang memerintahkan, membiayai, maupun memanfaatkan hasil penyadapan apabila unsur-unsur tersebut terbukti.
Baginya, pengusutan secara tuntas diperlukan agar tidak ada pihak yang kebal hukum dan kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun intimidasi terhadap masyarakat.
