Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan pentingnya penguatan aturan hukum mengenai penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara.
Menurutnya, penyadapan merupakan tindakan paksa yang dilakukan otoritas negara sehingga pelaksanaannya harus tunduk pada prosedur hukum yang ketat serta menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM).
“Penyadapan ini kan suatu tindakan paksa dari otoritas negara. Sehingga dilaksanakan secara hati-hati melalui suatu prosedur hukum yang sangat ketat. Melalui izin dari lembaga pengadilan. Dan kemudian kasus hukumnya juga ada terlebih dahulu,” ujar Hasto di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Senin (9/11).
Baca: Ganjar Pranowo Dorong Gerakan Pengolahan Sampah
Hasto menjelaskan, penyadapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan kehendak pihak yang memiliki kewenangan. Harus ada dasar hukum dan proses penegakan hukum yang jelas sebelum tindakan tersebut dilakukan.
Menurutnya, mekanisme penyadapan perlu didahului proses penyelidikan yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, izin dari lembaga pengadilan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan tindakan tersebut tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum.
Ia menilai, prosedur yang ketat diperlukan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar hukum. Dengan adanya pengawasan dan mekanisme perizinan yang jelas, tindakan penyadapan dapat dilakukan secara proporsional serta tetap menghormati hak-hak warga negara.
Hasto juga menekankan bahwa pengaturan penyadapan tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan aparat dalam mengungkap tindak pidana.
Baca: Tak Banyak yang Tahu Ternyata Capres Ganjar Pranowo Keturunan
Lebih dari itu, regulasi tersebut harus menjadi bagian dari upaya membangun supremasi hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara Indonesia.
Karena itu, menurut Hasto, penguatan regulasi penyadapan perlu mendapat perhatian serius agar kewenangan negara dalam penegakan hukum tidak justru menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran HAM.
Baginya, supremasi hukum harus memastikan bahwa setiap tindakan aparat negara memiliki dasar hukum, dilakukan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mengabaikan hak konstitusional masyarakat.
