Jakarta, Gesuri.id -Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan diplomasi Indonesia di kancah global tidak lagi cukup dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah pusat maupun DPR RI.

Menurutnya, diplomasi harus berjalan secara multipihak dengan melibatkan seluruh institusi, termasuk pemerintah daerah, agar kepentingan nasional dapat diperjuangkan secara lebih efektif di forum internasional.

Diplomasi itu tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami selalu mengatakan DPR juga memiliki peran sebagai second track diplomacy, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hari ini diplomasi dilakukan secara multitrek, ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut kepada Parlementaria usai pertemuan di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, dikutip Selasa (7/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan delegasi BKSAP DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para penggiat pariwisata di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali.

Irine menjelaskan, diplomasi modern menuntut sinergi lintas-aktor agar fungsi BKSAP sebagai garda terdepan second track diplomacy dapat terlaksana secara optimal. Menurutnya, kepentingan nasional di forum internasional tidak akan terjaga secara paripurna tanpa dukungan pemerintah daerah yang turut memperkuat posisi tawar Indonesia.