Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan diplomasi Indonesia di kancah global tidak lagi cukup dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah pusat maupun DPR RI.
Menurutnya, diplomasi harus berjalan secara multipihak dengan melibatkan seluruh institusi, termasuk pemerintah daerah, agar kepentingan nasional dapat diperjuangkan secara lebih efektif di forum internasional.
"Diplomasi itu tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami selalu mengatakan DPR juga memiliki peran sebagai second track diplomacy, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hari ini diplomasi dilakukan secara multitrek," ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut kepada Parlementaria usai pertemuan di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, dikutip Selasa (7/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan delegasi BKSAP DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para penggiat pariwisata di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali.
Irine menjelaskan, diplomasi modern menuntut sinergi lintas-aktor agar fungsi BKSAP sebagai garda terdepan second track diplomacy dapat terlaksana secara optimal. Menurutnya, kepentingan nasional di forum internasional tidak akan terjaga secara paripurna tanpa dukungan pemerintah daerah yang turut memperkuat posisi tawar Indonesia.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, eksistensi Indonesia di forum internasional tidak boleh berhenti pada kehadiran dalam berbagai sidang dan pertemuan global. Indonesia, kata dia, harus mampu ikut menentukan arah kebijakan internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional.
Dalam konteks tersebut, daerah memiliki peran strategis karena hasil diplomasi internasional pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap pembangunan dan kebijakan di tingkat lokal, baik di kota maupun kabupaten.
Senada dengan Irine, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menilai diplomasi parlemen juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat promosi sektor pariwisata Indonesia di tingkat global. Menurutnya, berbagai kanal diplomasi yang dimiliki parlemen dapat menjadi sarana efektif untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.
"Berkenaan dengan diplomasi, kita banyak membahas bagaimana kita bisa menggunakan channel-channel diplomasi parlemen ini untuk meningkatkan marketing sehingga semakin meyakinkan para wisatawan luar negeri untuk hadir," jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Bramantyo menilai langkah tersebut sekaligus dapat memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dengan agenda pembangunan ekonomi daerah, khususnya daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian.
Melalui pendekatan diplomasi multitrek, BKSAP DPR RI berkomitmen menjadikan diplomasi parlemen sebagai jembatan antara kepentingan nasional dan potensi daerah. Dengan demikian, setiap kerja sama internasional yang dijalin diharapkan mampu memberikan manfaat konkret bagi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
