Bandung, Gesuri.id Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junico Siahaan, mendesak pemerintah mengubah kebijakan belanja iklan lembaga negara agar tidak terus mengalir ke platform digital global seperti Google, Meta, Youtube, dan Netflix.

Menurutnya, keberpihakan negara penting untuk menyelamatkan media nasional dan lokal yang selama ini menopang ekosistem informasi publik di Indonesia.

Ada indikasi hampir sekitar Rp5 triliun belanja iklan kementerian dan lembaga itu, 85 persennya adanya di platform. Bayangkan kalau itu bisa ada di TV-TV lokal, TV-TV nasional, lalu dibagi secara proporsional melalui TADIS (Tata Distribusi Iklan Siaran). Saya sudah mencoba beberapa kali berkomunikasi dengan Ibu Menteri, belum dapat kesempatan untuk menyampaikan ini. Bagaimana kalau TADIS ini diaktifkan supaya TV-TV punya minimum lah. Ada pembagian lagi proporsional dan paling tidak memperpanjang dulu nih nafas kawan-kawan di industri TV Nasional dan Lokal, ungkap Nico saat kunjungan kerja Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/9/2025).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Pemda Jawa Barat, Diskominfo Jawa Barat, TVRI, RRI, TV Lokal Bandung, serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat itu, Nico menjelaskan bahwa upaya memperpanjang nafas industri penyiaran sejatinya bukan hanya soal bisnis, melainkan bagian dari menjaga kedaulatan informasi dan ketahanan negara.

Ini bukan hanya soal iklan, tapi juga bagian dari ketahanan negara. Kalau media nasional dan lokal mati, siapa yang akan menyajikan informasi berimbang bagi rakyat kita? tegasnya.