Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI asal Sumatera Selatan (Sumsel), HM Giri Ramanda N. Kiemas, menilai pemotongan anggaran dari pemerintah pusat tidak serta-merta melemahkan kemampuan daerah.
Menurutnya, masih banyak pos anggaran di daerah yang dapat dioptimalkan melalui pengelolaan yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Giri Ramanda menyebut kebijakan pemangkasan anggaran tersebut justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk belajar lebih efisien dalam mengelola keuangan.
“Dari data yang kami analisis, masih banyak kegiatan di daerah yang tidak efektif, seperti rapat-rapat dan kunjungan kerja yang tidak berbasis pada kinerja dan output yang jelas,” ujar Giri Ramanda, Minggu (25/1/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran daerah agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi sektor pajak, retribusi daerah, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menegaskan, BUMD harus dikelola secara profesional agar menghasilkan keuntungan, bukan justru menjadi beban bagi APBD.
“BUMD itu seharusnya menjadi sumber pendapatan, bukan sekadar tempat menampung anggaran,” tegasnya.
Salah satu persoalan utama yang disoroti Giri Ramanda adalah masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Di Sumsel, dari sekitar 4 hingga 5 juta wajib pajak kendaraan, menurutnya baru sekitar 1 hingga 2,5 juta yang memenuhi kewajibannya.
“Kepatuhan ini jika ditingkatkan, dampaknya sangat besar, baik bagi pendapatan provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.
Ia menilai kunci peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor terletak pada sinergi antarinstansi, khususnya antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten/kota dengan Bapenda provinsi, serta dukungan dari kepolisian.
“Skema bagi hasil, misalnya 60 persen untuk kabupaten/kota dan 40 persen untuk provinsi, harus dimanfaatkan sebagai motivasi daerah agar lebih aktif melakukan pengawasan pajak kendaraan bermotor,” ujar mantan anggota DPRD Sumsel tersebut.
Giri Ramanda optimistis, dengan pengelolaan anggaran yang tepat dan peningkatan PAD secara terukur, pemerintah daerah tetap mampu bertahan dan bahkan berkembang meski menghadapi pemotongan anggaran dari pusat.
“Ini adalah seni meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat, yakni melalui optimalisasi BUMD dan penertiban pemungutan pajak,” pungkasnya.
