Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memimpin rapat kerja tertutup Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum,” kata Utut saat membuka rapat.
Utut menjelaskan, rapat digelar secara tertutup karena agenda pembahasan menyangkut isu-isu strategis dan kebijakan negara yang tidak dapat disampaikan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, pembahasan mengenai arah kebijakan pertahanan negara, postur TNI, hingga prioritas program strategis membutuhkan ruang diskusi yang mendalam tanpa menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR membahas rencana kerja Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun anggaran 2026. Selain itu, forum ini juga digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI sepanjang tahun 2025, termasuk pelaksanaan program strategis pertahanan, kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta berbagai kebijakan yang telah dijalankan.
Rapat kerja ini turut dihadiri seluruh kepala staf TNI, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.
Utut juga menyampaikan bahwa kehadiran anggota Komisi I DPR telah memenuhi ketentuan kuorum. Sebanyak 29 anggota Komisi I dari seluruh fraksi partai politik di DPR tercatat hadir dalam rapat tersebut.
“Dengan jumlah kehadiran tersebut, rapat telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan,” ujarnya.
Dengan ditetapkannya rapat sebagai rapat tertutup, seluruh pihak yang tidak berkepentingan, termasuk awak media dan masyarakat umum, tidak diperkenankan berada di ruang rapat. Pembahasan yang berlangsung pun tidak dapat dipantau secara langsung oleh publik.
Komisi I DPR menilai rapat tertutup semacam ini penting untuk menjaga kerahasiaan negara sekaligus memastikan kebijakan pertahanan nasional disusun secara matang, terukur, dan bertanggung jawab.
