Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menegaskan pentingnya kepastian anggaran penanggulangan bencana serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar respons negara terhadap bencana berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Ketut menyoroti struktur anggaran Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk penanganan bencana. Ia menyebutkan bahwa dari paparan yang disampaikan, anggaran kebencanaan Kemensos mencapai sekitar Rp2,66 triliun, namun masih terdapat kekurangan sebesar Rp1,4 triliun yang sebelumnya telah disetujui dalam rapat. Oleh karena itu, Ketut mempertanyakan kepastian waktu atau deadline realisasi anggaran tersebut, mengingat sifatnya yang sangat mendesak.

Ini menyangkut kebutuhan dasar korban bencana, seperti rumah, sandang, dan pangan, yang tidak bisa ditunda. Jangan sampai ketika asesmen kebencanaan sudah dilakukan oleh BNPB, tetapi realisasi anggaran terlambat, pemerintah justru dikecam karena janji dan persetujuan yang tidak segera dilaksanakan, tegas Ketut dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).

Baca:GanjarSebut Kehadiran Megawati Bertemu Presiden Prabowo

Selain persoalan anggaran, Ketut juga menyoroti lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam penyaluran bantuan bencana. Ia menilai masih terjadi tumpang tindih program, sehingga di lapangan ditemukan bantuan menumpuk di kelompok tertentu, sementara sebagian korban lainnya justru tidak terdata dan tidak menerima bantuan sama sekali.