Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan, memberikan kritik terhadap rencana jangkauan siaran Piala Dunia 2026 oleh TVRI yang dilaporkan hanya mencapai 75 persen populasi. Dalam sebuah forum dialog yang diadakan TVRI itu, Putra menegaskan bahwa daya jangkau siaran tersebut belum memenuhi mandat sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
Putra mengingatkan bahwa lisensi penyiaran Piala Dunia dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang notabene adalah uang rakyat.
Oleh karena itu, tolok ukur keberhasilannya bukan sekadar siaran itu tayang, melainkan dampak dan manfaat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Integritas
"Ini adalah lembaga penyiaran negara yang lisensi World Cup-nya menggunakan uang rakyat. Jadi outcome-nya adalah dampak dan pengaruhnya kepada masyarakat. Misalnya, kebahagiaan dan semangat sportivitas masyarakat Indonesia setelah menonton Piala Dunia ini seperti apa? Itu yang harus menjadi tolok ukur TVRI," ujar Putra Nababan, Rabu (4/2/2026) di Jakarta
Sorotan utama Putra tertuju pada laporan Dewas TVRI yang menyebutkan kesiapan jangkauan siaran berada di angka 75 persen. Menurut mantan jurnalis senior ini, menyisakan 25 persen wilayah tanpa siaran adalah fakta yang sulit diterima karena melanggar hak mereka untuk bisa menyasikan pertandingan kelas dunia ini.
"Saya sulit menerima tadi Pak Ketua Dewas mengatakan 75 persen jangkauan. 20 sampai 25 persen yang tidak bisa nonton itu masih warga negara Indonesia lho, Pak. Kita mau bilang apa ke mereka? Apa bisa kita hanya minta maaf sementara mereka adalah warga masyarakat yang punya hak yang sama untuk bisa nonton siaran TVRI,” tegasnya.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Putra menekankan bahwa demi asas keadilan, seluruh rakyat Indonesia di pelosok manapun harus bisa menikmati tayangan tersebut.
Putra meminta TVRI memanfaatkan sisa waktu tiga bulan sebelum kick-off untuk bekerja ekstra keras dan melibatkan pemerintah agar 25 persen warga itu terpenuhi haknya. Ia mendesak TVRI memperluas infrastruktur ke area-area yang selama ini tidak terjangkau (blank spot).
"Gunakan waktu 3 bulan ini semaksimal mungkin supaya makin banyak orang Indonesia yang tidak terjangkau siaran TVRI, jadi bisa menonton. Itulah esensi lembaga penyiaran publik," pungkas Putra.
