Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi II DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah, Komarudin Watubun, S.H., M.H., menegaskan pentingnya validitas data kependudukan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Balai Kampung Wanggar Sari, baru-baru ini, guna memastikan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan berjalan dengan baik serta masyarakat tercatat secara akurat dalam administrasi kependudukan.

Negara yang baik harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya rakyat, wilayah yang jelas dan pemerintahan yang bertugas mengurus keduanya, ujar Komarudin di hadapan warga, Asisten III, jajaran TNI-Polri serta aparat setempat, dikutip Kamis (30/7/2026).

Dalam arahannya, Komarudin menyoroti masih banyaknya persoalan data kependudukan di berbagai daerah yang belum tertata dengan baik. Menurutnya, persoalan tersebut kerap menjadi temuan saat muncul sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.

Ia menjelaskan, data kependudukan yang tidak valid berpotensi menyebabkan bantuan sosial maupun program pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), tidak tepat sasaran.

Banyak warga yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan sosial atau pendidikan, padahal akar masalahnya terletak pada data penerima yang tidak valid dan tidak tercatat dengan baik, tambahnya.