Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas harus dibangun melalui ruang dialog terbuka, pemikiran kritis, dan kesediaan pemerintah menerima kritik dari berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik, termasuk suara aktivis dan generasi muda, menjadi bagian penting dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia.
"Pemerintah harus bisa menerima kritik dan masukan dari siapapun, terutama dari para aktivis," tegas Sadarestuwati dikutip dari akun istagramnya Rabu (4/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Sadarestuwati saat hadir sebagai keynote speaker dalam Seminar Nasional Brawijaya Law Debate Competition 2026 di Universitas Brawijaya, Malang. Seminar tersebut mengangkat tema "Paradigma Demokrasi Deliberatif: Menakar Kembali Arsitektur Pemilu Serentak demi Mewujudkan Stabilitas Sistem Presidensial yang Berintegritas."
Ia menilai demokrasi yang kuat tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum. Lebih dari itu, demokrasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta ikut mengawal jalannya pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Sadarestuwati mengaku merasa terhormat dapat diundang dan terlibat dalam forum akademik yang mempertemukan berbagai pemikiran kritis mengenai masa depan demokrasi Indonesia.
"Saya merasa sangat terhormat diundang dalam satu forum yang sangat luar biasa," ungkapnya.
Menurut Sadarestuwati, forum seperti Seminar Nasional Brawijaya Law Debate Competition 2026 menjadi ruang penting untuk mempertemukan gagasan, memperluas perspektif, sekaligus mendorong generasi muda agar aktif mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk memperkuat demokrasi deliberatif yang tidak hanya berorientasi pada proses pemilihan, tetapi juga mengedepankan musyawarah, partisipasi rakyat, keadilan, dan kepentingan bangsa.
Sadarestuwati berharap diskusi tersebut dapat melahirkan gagasan konstruktif, terutama dari kalangan mahasiswa dan generasi muda, untuk mendorong sistem demokrasi Indonesia yang semakin berkualitas, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat.
Baginya, kritik dan masukan bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan bagian dari proses memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan kebijakan negara tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
