Kritikan Jokowi, Menkumham Akui Harus ada Perbaikan

Menurut Presiden penegakan hukum yang 'keras' harus didukung. Juga penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.
Jum'at, 16 Agustus 2019 18:30 WIB Jurnalis - Gabriella Thesa Widiari

Jakarta, Gesuri.id - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengamini pernyataan Presiden RI, Joko Widodo soal hukum di Indonesia perlu diperbaiki. Menurutnya, regulasi hukummemang harus ditingkatkan.

Ya memang itu (harus) ada perbaikan, terus kita harus diregulasi itu memang dari kerjaan yang harus ditingkatkan terus, ujar Yasonna saat ditemui di sela-sela sidang tahunan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Baca:Jokowi Teken PP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Dalam pidato kenegaraan, Jokowi juga sempat menyinggung soal izin pelayan publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut akan memangkas sistem pelayanan dan perizinan yang ruwet.

Di daerah-daerah juga harus izin-izin pelayanan publik, penekannanya kan di sana. Penekanannya di pelayanan publik, kata Yasonna.

Baca juga :