Ikuti Kami

Kritikan Jokowi, Menkumham Akui Harus ada Perbaikan

Menurut Presiden penegakan hukum yang 'keras' harus didukung. Juga penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

Kritikan Jokowi, Menkumham Akui Harus ada Perbaikan
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Foto: radarpagi.com.

Jakarta, Gesuri.id - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengamini pernyataan Presiden RI, Joko Widodo soal hukum di Indonesia perlu diperbaiki. Menurutnya, regulasi hukum memang harus ditingkatkan.

"Ya memang itu (harus) ada perbaikan, terus kita harus diregulasi itu memang dari kerjaan yang harus ditingkatkan terus," ujar Yasonna saat ditemui di sela-sela sidang tahunan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Baca: Jokowi Teken PP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Dalam pidato kenegaraan, Jokowi juga sempat menyinggung soal izin pelayan publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut akan memangkas sistem pelayanan dan perizinan yang ruwet.

"Di daerah-daerah juga harus izin-izin pelayanan publik, penekannanya kan di sana. Penekanannya di pelayanan publik," kata Yasonna.

"Bagaiamana investasi bisa dipermudah sehingga perizinan-perizinan bisa dipermudah. Regulasi bukan karena banyaknya, tetapi karena simple dan mudah," tambahnya.

Yasonna juga mengomentari perlunya memperhatikan pencegahan korupsi. Dia berharap dengan sistem yang rapi, diharapakan tidak terjadi lagi praktik korupsi

"Perbaikannya harus dari sistem pencegahannya manajemen keuangannya, proyeknya, semuanya membangun daripada titik pencegahan. Akan lebih baik tidak ada yang tertangkap harus sudah bagus sistemnya. Itu harus membangun sistem sehingga membangun korupsi tidak terjadi. Itu harus kita laksanakan," paparnya.

Lebih lanjut, Yasonna menambahkan akan bersinergi dengan Komisi Pembertantasan Korupsi (KPK) untuk memerangi korupsi

"Kita kan terus berjalan dan bertahap, apa yang kurang kita evaluasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung soal penegakan hukum dan HAM, juga pemeberantasan korupsi. Hal itu dia sampaikan dalam sidang tahunan DPD-DPR RI, Jumat (16/8/2019).

"Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya, di kompleks parlemen Jumat.

Baca: Komposisi Unik Pengurus Teras DPP PDI Perjuangan

Meski, lanjut dia, penegakan hukum yang 'keras' harus didukung. Juga penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

"Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," ujar Jokowi.

Quote