Jakarta, Gesuri.id - Maraknya aduan masyarakat mengenai praktik pungutan liar (pungli) hingga penyewaan kamar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) memicu sorotan tajam dari parlemen.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemasyarakatan.

Baca:Kisah PerjuanganGanjardari Mahasiswa Sampai Jadi Capres

Langkah tegas ini diambil merespons banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI terkait dugaan keterlibatan oknum petugas dalam praktik penyimpangan tersebut.

Andreas menegaskan bahwa persoalan pungli, penyewaan kamar, hingga peredaran narkoba telah berulang kali menjadi bahan evaluasi dalam Rapat Kerja antara Komisi XIII DPR RI dan Kemenimipas. Komisi XIII terus merekomendasikan agar Kemenimipas meningkatkan transparansi, keamanan, dan efektivitas pembinaan warga binaan melalui pengawasan berbasis digital.