Jakarta, Gesuri.iid - Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini mencakup 54,3 juta anak dan remaja usia 6–17 tahun menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan telah menjangkau kelompok yang sangat penting bagi masa depan bangsa.
Dengan total peserta JKN mencapai 284 juta orang, negara telah membangun fondasi perlindungan kesehatan yang luas.
Namun, cakupan nasional tersebut harus bertemu dengan kesiapan layanan di daerah. Di Sumatera Utara, pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu penyangga penting agar masyarakat, terutama kelompok rentan, tidak kehilangan akses ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Rancangan alokasi Rp350 miliar untuk UHC Sumut tahun 2027 perlu dijaga, terlebih di tengah kabar pemotongan transfer ke daerah yang dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Anggota DPR RI, Sihar Sitorus menegaskan, perluasan kepesertaan JKN tidak boleh dipisahkan dari kemampuan daerah membiayai dan menyiapkan layanan kesehatan.
“Jangan sampai kita bangga karena jutaan anak sudah terdaftar dalam JKN, tetapi ketika mereka sakit, keluarganya masih dipusingkan oleh ketersediaan kamar, rujukan yang berbelit, atau biaya yang tidak tertangani. JKN yang kuat harus ditopang oleh UHC daerah yang kuat.
Jika anggaran UHC Sumatera Utara melemah, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah warga yang paling membutuhkan,” tegas Sihar Sitorus.
Menurutnya, UHC bukan sekadar pos anggaran atau urusan administrasi kepesertaan. UHC menyangkut kepastian bahwa warga dapat mengakses puskesmas, rumah sakit, obat, tenaga kesehatan, dan layanan rujukan tanpa dipersulit. Karena itu, besaran anggaran harus diikuti dengan evaluasi terhadap kapasitas fasilitas kesehatan, ketersediaan tempat tidur, pemerataan tenaga medis, serta kerja sama BPJS Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
“Tidak cukup mengatakan masyarakat sudah dijamin. Jaminan harus hadir dalam bentuk layanan yang bisa dijangkau, bermutu, dan manusiawi. Jangan ada pasien yang berpindah-pindah rumah sakit hanya karena persoalan kamar, rujukan, atau penjaminan. Negara dan pemerintah daerah harus hadir sebelum keluarga pasien kehabisan pilihan,” lanjutnya.
Sihar juga meminta agar tekanan fiskal daerah tidak dijadikan alasan untuk mengorbankan hak kesehatan masyarakat. Efisiensi anggaran dapat dilakukan, tetapi tidak dengan menurunkan mutu dan akses layanan dasar.
“Pemotongan transfer pusat harus dijawab dengan penataan prioritas yang benar. Kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi ruang pertama yang dikorbankan. Sumatera Utara membutuhkan UHC yang bukan hanya bertahan secara anggaran, tetapi semakin kuat dalam menjamin layanan bagi seluruh warga,” tutup Sihar.
