Surabaya, Gesuri.id – DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meningkatkan kuota program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi 2.250 unit pada 2027.
Selain menambah jumlah rumah yang diperbaiki, DPRD meminta program tersebut melibatkan masyarakat dan mengedepankan semangat gotong royong agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi penerima bantuan.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengatakan program Rutilahu merupakan salah satu upaya pemerintah kota untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.
Pada 2026, Pemkot Surabaya mengalokasikan perbaikan sebanyak 2.240 unit rumah dengan nilai bantuan Rp35 juta untuk setiap unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.500 rumah dikerjakan oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau kelompok masyarakat di masing-masing kelurahan. Sementara itu, pengerjaan rumah lainnya ditangani oleh satuan tugas (Satgas) Pemkot Surabaya.
Baca:
“Dari APBD 2026, Rutilahu yang diperbaiki sebanyak 2.240 unit. Sekitar 1.500 unit dikerjakan oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau kelompok masyarakat di masing-masing kelurahan. Sisanya dikerjakan Satgas Pemkot Surabaya,” ujar Eri.
Untuk 2027, kuota perbaikan direncanakan meningkat menjadi 2.250 unit dengan besaran bantuan tetap mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH), yakni Rp35 juta per rumah.
Eri menjelaskan, peningkatan kuota tersebut juga diikuti dengan rencana penambahan jumlah rumah yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Jika pada 2026 KTPR menangani sekitar 1.500 unit, pada 2027 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 1.650 unit.
Adapun rumah lainnya akan diperbaiki oleh Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.
Menurut Eri, pelibatan kelompok masyarakat setempat tidak hanya berdampak pada perbaikan kondisi hunian, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar. Program tersebut dapat membuka kesempatan kerja sekaligus menggerakkan perekonomian warga.
Ia menegaskan, pengerjaan perbaikan rumah tidak diserahkan kepada vendor, kontraktor, maupun perusahaan swasta. Pemkot Surabaya justru melibatkan kelompok teknis yang berasal dari masyarakat sekitar penerima bantuan.
“Yang mengerjakan bukan vendor, bukan rekanan, bukan CV, bukan PT, tetapi kelompok teknis perbaikan rumah yang melibatkan masyarakat di sekitar rumah tidak layak huni tersebut. Karyawannya lokal semuanya,” tegasnya.
Selain memperbesar peran KTPR, Komisi C DPRD Surabaya juga mendorong pelibatan Satgas di tingkat kecamatan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu warga yang mengalami kesulitan ketika harus membongkar rumah atau memindahkan barang-barang sebelum proses renovasi dimulai.
Eri menyebutkan, kondisi setiap penerima bantuan berbeda-beda. Ada warga yang masih memiliki keluarga untuk membantu persiapan renovasi. Namun, sebagian lainnya merupakan warga lanjut usia yang tinggal seorang diri sehingga membutuhkan bantuan lebih banyak.
Karena itu, ia meminta pelaksanaan program Rutilahu memperhatikan kondisi sosial penerima bantuan. Menurutnya, masyarakat yang menerima bantuan perbaikan rumah tidak seharusnya justru menghadapi kesulitan tambahan selama proses pengerjaan.
“Jangan sampai program perbaikan rumah justru menyusahkan masyarakat kurang mampu. Karena itu, Satgas kecamatan perlu dilibatkan untuk membantu bergotong royong, termasuk pembongkaran dan mengeluarkan barang-barang milik warga,” jelas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD adalah kebutuhan tempat tinggal sementara bagi warga selama rumah mereka diperbaiki. Eri menjelaskan, proses pengerjaan Rutilahu umumnya membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Namun, perbaikan rumah dengan kerusakan struktur yang lebih berat dapat berlangsung hingga dua bulan.
Selama pengerjaan berlangsung, penghuni harus meninggalkan rumah dan mencari tempat tinggal sementara. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya menyewa kamar kos atau tempat tinggal lainnya berpotensi menjadi beban tambahan.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, DPRD Surabaya mendorong agar program Rutilahu diintegrasikan dengan gerakan Kampung Pancasila. Melalui semangat gotong royong, warga diharapkan dapat membantu menyediakan tempat tinggal sementara bagi tetangga yang rumahnya sedang direnovasi.
Dengan demikian, program Rutilahu di Surabaya diharapkan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial. Pelibatan KTPR, Satgas kecamatan, serta masyarakat di lingkungan sekitar diharapkan membuat pelaksanaan program lebih memperhatikan kebutuhan dan kondisi penerima bantuan.
