Kotim, Gesuri.id Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Fraksi PDI Perjuangan Rimbun, menyayangkan batalnya agenda peninjauan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Sampit, Rabu (14/10/2026).

Ia juga mengkritik koordinasi pemerintah pusat yang dinilai belum memberikan ruang memadai bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi dan kendala penanganan karhutla secara langsung.

Bahkan kita sudah persiapkan agenda tinjauan lapangan supaya langsung melihat dan menyampaikan itu ke Pak Presiden secara faktual, kata Rimbun, Jumat (16/10/2026).

Menurut Rimbun, batalnya kunjungan tersebut membuat pemerintah daerah kehilangan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kondisi kebakaran dan berbagai kendala penanganan di lapangan kepada pemerintah pusat. Padahal, peninjauan langsung dinilai penting agar persoalan yang dihadapi daerah dapat diketahui secara faktual dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.

Ia menegaskan, kunjungan pejabat pusat ke daerah yang sedang menghadapi bencana semestinya tidak hanya menjadi agenda seremonial. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk menyerap informasi, mengidentifikasi persoalan, dan memastikan kebutuhan penanganan di daerah mendapat perhatian.