Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan ruang lebih besar bagi kontraktor lokal dalam pengerjaan proyek skala kecil.

Mukhlis mengapresiasi capaian pekerjaan Kementerian PUPR, termasuk progres P3-TGAI, pembangunan jalan daerah melalui Inpres Jalan Daerah (IJD), serta program irigasi yang dinilai berjalan baik. Namun ia menekankan bahwa banyak kontraktor di daerah, khususnya di Lampung, mengalami kerugian hingga harus menyita aset pribadi akibat keterlambatan pembayaran pada proyek tertentu.

Kalau nilainya kecil, mohon kontraktor daerah diberi kesempatan. Banyak kontraktor jadi korban, ada yang rumahnya disita bank karena pengerjaan jalan tol tidak dibayar, kata Mukhlis dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V dengan Menteri PUPR mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 dan rencana program 2026 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11).

Ia menegaskan, keterlibatan kontraktor lokal penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerahterlebih di wilayah yang masih membutuhkan pemerataan pembangunan seperti Lampung Barat dan Pesisir Barat, daerah pemilihannya.

Mukhlis juga menyoroti perlunya peningkatan komunikasi antara balai, satker, dan pihak daerah. Ia menegaskan tidak pernah meminta pergantian satuan kerja, tetapi hanya meminta komunikasi diperbaiki.