Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati menyoroti maraknya keluhan masyarakat terkait penentuan kelompok desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual.

Ketidaktepatan data tersebut dinilai berpotensi membuat berbagai program bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, terutama bantuan sosial dan bantuan pendidikan.

Menurut Esti, terdapat dua persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi pemerintah, yakni penentuan desil yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat serta ketidakcukupan kuota pada sejumlah program bantuan, khususnya Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Baca:9 Prestasi MenterengGanjarPranowo Selama Menjabat Gubernur

Di lapangan kami menemukan banyak penentuan desil yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Ada tukang becak yang masuk desil 6, bahkan ada single parent yang tinggal di rumah kontrakan dan pekerjaannya tidak tetap justru masuk desil 7. ujar Esti dalam keterangan pada wartawan (25/8)